 |
| TB NEWS : HUMAS POLRES INDRAMAYU/ANDRI |
Indramayu, – Personil Polsek Jatibarang jajaran Polres Indramayu Polda Jabar, mengadakan tatap muka dengan warga Desa Bulak, Blok Sana RT 21 RW 06, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Kamis (26/09/2024).
Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan keluhan masyarakat mengenai berbagai isu yang sedang marak, termasuk judi online, aksi geng motor, serta permasalahan knalpot racing.
Dalam dialog tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa saat ini banyak anak-anak yang terlibat dalam judi online, yang menjadi sumber keresahan di lingkungan mereka.
Selain itu, mereka juga melaporkan adanya aksi geng motor yang melibatkan remaja, sering kali menggunakan senjata tajam, serta masalah knalpot racing yang menimbulkan kebisingan.
Menanggapi keluhan tersebut, personil Polsek Jatibarang melalui Bhabinkamtibmas mengingatkan masyarakat akan dampak negatif dari judi online dan menghimbau agar mereka berhenti bermain judi.
“Kami menyadari bahwa judi online dapat merusak moral dan perekonomian keluarga. Kami harap masyarakat tidak hanya menghentikannya, tetapi juga melaporkan jika melihat praktik judi ini,” ungkap Kapolres Indramayu, AKBP Ari Setyawan Wibowo, melalui Kapolsek Jatibarang KOMPOL Darli.
Kapolsek Jatibarang, KOMPOL Darli, menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan patroli untuk mencegah aksi geng motor dan mengimbau orang tua agar lebih aktif mengawasi aktivitas anak-anak mereka.
“Peran orang tua sangat penting dalam memantau pergaulan anak. Kami juga akan memperkuat pengawasan di lapangan,” tambahnya.
Terkait masalah knalpot racing, Kapolsek menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah memiliki peraturan yang mengatur penggunaan knalpot tersebut dan akan terus melakukan razia.
“Kami tidak akan mentolerir penggunaan knalpot racing yang dapat mengganggu ketertiban umum. Razia akan dilakukan secara berkala,” tegasnya.
Mengenai kos-kosan yang disewakan dengan tarif per jam, yang ditengarai digunakan untuk kegiatan melanggar norma, Bhabinkamtibmas berjanji akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk mengambil tindakan yang diperlukan.
“Kami akan menyelidiki lebih lanjut dan memastikan bahwa kos-kosan tersebut tidak digunakan untuk aktivitas yang merugikan masyarakat,” tutup KOMPOL Darli.
